Tambahan dua orang di lingkungan DPRD Kudus terpapar Covid-19

CENTININEWS.CO.ID, KUDUS – Sekretaris DPRD Kudus Jatmiko Muhardi Setyanto mengkonfirmasi adanya dua tambahan kasus Covid-19 di lingkungan DPRD Kudus usai dilakukan tracing kontak erat dengan Ketua DPRD Kudus Masan yang terpapar Covid-19.

Jatmiko menyampaikan sebelum dinyatakan positif Covid-19, Masan sempat memimpin rapat banggar di kantor DPRD Kudus.

Setelah diketahui Ketua DPRD Kudus positif COVID-19, semua anggota dewan yang ikut serta dalam rapat Banggar DPRD Kudus menjalani tes usap (swab) tenggorokan, termasuk salah seorang petugas pengamanan dalam DPRD setempat.

“Hasilnya di lingkungan DRPD Kudus dari 13 orang yang menjalani tes usap hanya dua yang terkonfirmasi, selebihnya negatif COVID-19,” ujarnya.

Langkah selanjutnya, seluruh ruangan kantor DPRD Kudus dilakukan sterilisai dengan penyemprotan disinfektan hari ini (26/12) dan diulang kembali Minggu (27/12).

Baca Juga   Kasus Konfirmasi Positif Covid-19 di Jepara Meningkat

Meskipun ada yang dinyatakan positif COVID-19, aktivitas di lingkungan DPRD Kudus pada awal pekan depan tetap normal seperti biasa. Hal terpenting semua yang ada di lingkungan dewan mematuhi protokol kesehatan.

Sebelumnya Plt Bupati Kudus HM Hartopo mengkonfirmasi bahwa Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Masan terpapar COVID-19 bersama sejumlah aparatur sipil negara (ASN) setelah sebelumnya sempat memimpin rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kudus.

“Hasil tes usap (swab) tenggorokan Ketua DPRD Kudus memang sudah ke luar bersama Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus dengan hasil terkonfirmasi positif COVID-19,” kata Pelaksana tugas Bupati Kudus Hartopo di Kudus, Sabtu (26/12)

Baca Juga   Penanganan Limbah Medis Infeksi Covid-19 di Kudus

Terkait dengan Sekda Kudus yang harus menjalani isolasi mandiri, pihaknya juga sudah menunjuk Asisten I Setda Kudus Agus Budi Satriyo sebagai Pelaksana Harian Sekda Kudus.

Dia meminta penerapan protokol kesehatan di dalam lingkungan kerja diterapkan secara disiplin agar tidak terjadi penularan Covid-19 di lingkungan kantor.

“Masker harus tetap dipakai, meskipun di lingkungan kerja demi menghindari kemungkinan terjadinya penularan virus corona. Jika ada pelanggaran, maka kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggungjawab,” ujarnya. (*/ap)

Artikel ini telah tayang di suarabaru.id

Tinggalkan Balasan