Sururi Mujib Tuntut Inspektorat Periksa Dugaan Penggelapan Penggunaan PAMSIMAS Desa Lau

Kudus – Jawa Tengah | centininews.co.id – Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS adalah program pemerintah yang sangat baik dalam upaya menyediakan dan meningkatkan kualitas air minum untuk di Desa-Desa apalagi Desa yang sumber mata airnya kurang memenuhi standar untuk diminum dan juga di wilayah yang struktur tanahnya berada di pegunungan yang sumber mata airnya sangat dalam maka keberadaan PAMSIMAS sangat dibutuhkan.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Pengguna PAMSIMAS (FMPPP) Sururi Mujib beserta masyarakat Desa Lau Kecamatan Dawe mengadakan Audensi di DPRD Kabupaten Kudus, Jumat (8/10/2021).

Sururi Mujib mengatakan setiap desa dalam proses pengajuan proposal PAMSIMAS, sejatinya pemerintah desa harus sudah menentukan titik tanah yang akan didirikan PAMSIMAS.

“mayoritas PAMSIMAS yang ada sekarang, ditempatkan dan berdiri diatas tanah milik Desa. Tahun 2018 di Dukuh Pranak Desa Lau dapat program PAMSIMAS pemerintah pusat dan keberadaannya sangat membantu masyarakat yang tinggal di wilayah Dukuh Pranak” katanya.

Hanya saja, kata Sururi, ketika program itu akan dilaksanakan ternyata pihak pemerintah Desa tidak menyediakan lahan tanah desa.

“kemudian, pihak pemerintah Desa melalui saudara Teguh Imantoro selaku kadus 3 dukuh Pranak Desa Lau melakukan transaksi pembelian tanah yang akan dipergunakan untuk PAMSIMAS dengan pemilik tanah bapak Sukrman almarhum” tuturnya.

Baca Juga   Penyalahgunaan narkoba dan miras di Jepara meningkat

Lahan tersebut, kurang lebih 32 meter dengan harga sebesar 18 juta 500, secara sepihak tanpa musyawarah dengan masyarakat setempat.

Adapun pembayarannya, lanjut Sururi, dibebankan kepada masyarakat yang ikut memasang jaringan PAMSIMAS dengan cara mengangsur setiap bulan.

“Warga atau masyarakat yang ikut memasang jaringan PAMSIMAS berjumlah 246 rumah dengan tarif pemasangan berbeda-beda” tandasnya.

Pembayaran tahap pertama, kisaran 750 ribu tahap kedua 850 dan tahap ketiga 1 juta 200.

“Uang tersebut kemudian dipergunakan atau belanjakan sendiri oleh saudara Teguh yang mengangkat dirinya sendiri sebagai ketua pengurus tanpa pertanggung jawaban dari yang bersangkutan”ucapnya.

Sedangkan pembayaran bulanan, pelanggan atau pengguna debit air sebesar 13 ribu dan ditambah sebesar 5 ribu per rumah selama kurang lebih 18 bulan.

“Sekian banyak uang terkumpul, namun sampai saat ini pemilik tanah tersebut baru dibayar sebesar 9 juta 500 kemudian status tanahnya juga belum ada kejelasan”. Katanya.

Kendati demikian, Mulai bulan maret 2021 sampai saat ini keberadaan PAMSIMAS Desa tersebut airnya sudah tidak mengalir dan bahkan aliran listriknya juga sudah diputus.

“Meskipun kondisi airnya tidak mengalir, pada bulan Maret dan April 2021 pengurus menarik iuran sebesar 25 ribu kepada 246 pengguna PAMSIMAS dan terkumpul diperoleh uang sebesar 12 juta 300” lanjutnya.

Baca Juga   SURURI: "JIKA ADA INDIKASI GANGGUAN TENDER DIHENTIKAN DULU, JANGAN DILANJUTKAN SAMPAI PENGUMUMAN PEMENANG"

Uang tersebut, menurut pengurus akan dipergunakan untuk perbaikan PAMSIMAS.

Faktanya, sampai saat ini tetap tidak ada perbaikan dan dibiarkan tidak berfungsi. Ini sangat merugikan pelanggan warga pengguna PAMSIMAS.

“Bahkan, perilaku dan sikap arogan serta kekewenangan-wenangan sering ditunjukkan oleh Kadus 3 terhadap warga masyarakat yang menanyakan perihal PAMSIMAS” tuturnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pihaknya memohon dan meminta beberapa tuntutan kepada Ketua DPRD Kudus diantaranya:

  1. Mendorong inspektorat untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh atas dugaan penyelenggaran penggelapan penggunaan PAMSIMAS oleh saudara Teguh,
  2. Apabila hasil pemeriksaan terbukti ada penyalahgunaan dan penyelewengan dana PAMSIMAS serta persoalan lain maka kami minta saudara Teguh harus copot dan dipecat dari jabatannya,
  3. Saudara Teguh harus mempertanggung jawabkan penggunaan dana PAMSIMAS kepada pelanggan,
  4. Mendorong pemerintah Des Kau untuk memperbaiki dan mengfungsikan dan kembali PAMSIMAS agar dapat dimanfaatkan masyarakat serta merestrukturisasi kepengurusan PAMSIMAS, dan
  5. mendorong aparat penegak hukum agar memproses pengaduan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan saudara Teguh.

Sementara itu Teguh Imantoro ketika diklarifikasi media ke rumahnya menampik tuduhan tersebut.

“Untuk penarikan iuran bertahap itu tidak benar” katanya.

Penarikan yang dijalankan, lanjut teguh, sekitar 700 ribu bukan bertahap sampai ratusan bahkan jutaan. Ada juga yang ditarik 1 juta 200 tetapi satu sampai tiga orang saja, itupun sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Baca Juga   Jasad Wanita di Kamar Hotel Mahkota Dibunuh Selingkuhan Korban

“Pengurus menarik sesuai kebutuhan pembukaan jaringan jadi memang berbeda-beda” ujarnya.

Terkait tanah yang dibuat pendirian PAMSIMAS, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemilik tanah sebelum meninggal.
Bahkan, boleh dibangun dulu meskipun belum lunas.

“Memang pengurus mencicil (ansur, red) untuk pembelian tanah karena tidak ada bengkok desa dan tidak ada anggaran pula” tandasnya.

Rencananya nanti, lanjut Teguh akan dilunasi sesuai dengan kesepakatan awal yaitu 18 juta 500 baru diberikan 9 juta 500, tetapi pihaknya akan fokus ke perbaikan dulu supaya PAMSIMAS di Desanya hidup kembali.

Disinggung mengenai putusan tanpa musyawarah, pihaknya tetap mengadakan musyawarah pengurus di rumahnya sendiri dan itupun disetujui pengurus bukan asal memutuskan sendiri.

Kendati demikian, dia menyadari penarikan 25 ribu memang ada. Itupun untuk pembayaran dua bulan yaitu Desember sama Januari.

“Saya sebenarnya ingin mengundurkan diri sebagai pengurus karen banyaknya pekerjaan, namun PAMSIMAS ini harus diperbaiki meskipun pada saat ini tidak mampu dan sayapun harus mengikuti apapun yang terjadi nanti” tuturnya.(as)

Tinggalkan Balasan