SURURI: “JIKA ADA INDIKASI GANGGUAN TENDER DIHENTIKAN DULU, JANGAN DILANJUTKAN SAMPAI PENGUMUMAN PEMENANG”

Centininews-Geger pembatalan lelang pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral, tampaknya tidak akan selelsai dalam waktu singkat. pasalnya pemenang lelang yang sedianya tinggal melaksanakan tanda tangan kontrak, prosesnya dibatalkan oleh Pokja ULP pada Bagian Barang/jasa Sekretariat Kabupaten Kudus. hingga sekarang, baik itu Kepala Bagian ULP Doni Tondo, Pejabat Pembuat Komitmen ataupun Direktur RS. dr. Loekmonohadi Kudus, enggan menjawab pertanyaan dari media centininews yang dikirim melalui Whatsapp.

Keengganan menjawab konfirmasi ini, menurut Direktur Lembaga Kajian Strategis Kudus (LKISS) mengisyaratkan masing-masing pejabat tersebut belum mengerti akan tupoksinya, dimungkinkan tidak bisa memberikan jawaban yang mendasar atas pembatalan pembangunan Gedung IBS yang sangat ditunggu masyarakat.

“kalau tidak memberikan statement minimal realease kepada khalayak agar opini publik tidak menjadi liar”, ujar Sururi.
meski demikian lanjutnya, apa yang dilakukan ULP, menunjukkan ke tidak profesionalan kinerja ULP, dia beranggapan bahwa tugas dan wewenang pokja ULP melaksanakan seleksi pelelangan hingga ke tahap sanggah,setelah masa sanggah selesai, pokja ULP melaporkan proses seleksi ke PPkom dan kemudian PPKom menerbitkan SPPBJ (Surat Penunjukan Pemenang Barang/Jasa) dengan waktu yang ditentukan kepada rekanan pemenang lelang, dasar SPBBJ ini yang kemudian disepakati bersama antara PPKom dan pemenang seleksi untuk diterbitkan kontrak kerja. akan tetapi dari pokja membatalkan dimana kewenang tersebut sudah bukan menjadi kewenangan Pokja ULP.

Baca Juga   Pandemi Covid19, Diklat ASN Gunakan distancing e-learning
Sehari setelah jadwal penandatanganan kontrak

“Wewenang Pokja ULP itu hanya sampai ke masa sanggah, silahkan browsing tugas dan wewenang pokja ULP kalau ingin mengetahuhinya, jadi yang bisa membatalkan lelang hanya dari PPKom, bukan ULP, Seharusnya jika ada indikasi gangguan tender dihentikan dulu, jangan dilanjutkan sampai pengumuman pemenang, apalagi jadwal tandatangan kontrak”, imbuhnya.
Seolah mendapat dukungan, juru bicara dari pihak pemenang lelang PT. Bina Artha Perkasa, Kharirotus Sa’adah, menyepakati hal tersebut, ia beranggapan apa yang dilakukan Poja ULP ini sudah menyalahi prosedur kewenangan, menurutnya Pokja tidak bisa serta merta membatalkan dimana posisi seleksi sudah ada pada agenda tandatangan kontrak.

terkait dengan dugaan adanya peretasan yang terjadi pada proses lelang ini, baik Sururi maupun Khariroh menyampaikan bahwa jika hal tersebut harus di buktikan terlebih dahulu, menurut Khariroh, perusahaanya telah melaksanakan proses sesuai dengan aturan dan perushaannya tidak menggunakan hacker atau sejenisnya untuk proses ini. “Perusahaan kami perusahaan yang qualified, banyak pekerjaan yang telah dan sedang dikerjakan, sebagaian dengan menggunakan seleksi lelang dan tidak satupun ada komplain adanya peretasan, hanya baru kali ini di Kudus, begitu kami menang, ada alasan peretasan sistem, sangat tidak masuk diakal”, Kata Khariroh

Baca Juga   Upaya Hindari Banjir dengan Tanam Pohon di Bendung Logung

sedangkan menurut Sururi, peretasan ini tidak serta merta membatalkan proses lelang, harus ada pembuktian terlebih dahulu. “kita tidak bisa menuduh asal tuduh, dengan pembatalan tersebut, bisa dianggap bahwa pokja dengan gegabah seolah menuduh pemenang menggunakan peretasan tersebut, ini yang harus diluruskan, jangan gegabah asal membatalkan, kasihan warga yang akhirnya tidak akan bisa menikmati pelayanan kesehatan di Kudus”, pungkasnya. (tris)

Tinggalkan Balasan