SURURI AJUKAN GUGATAN KE PT PURA DAN PEMKAB KUDUS

Sururi Mujib mengajukan gugatan di PN Kudus (10/3)

Centininews- Dugaan tercemarnya air banjir bercampur limbah dari salah satu perusahaan di Kudus yang terjadi awal bulan Pebruari yang lalu, mencemari di Dukuh Tanggulangin Desa Jati Wetan Kecamatan Jati Kudus, sempat dikeluhkan warga setempat, warga mengeluhkan mengalami gatal-gatal dan sumurnya tidak bisa di konsumsi, menjadikan Direktur Kajian Strategis LKISS, Sururi Mujib berinisiatif mengajukan gugatan kepada perusahaan PT PURA ke Pengadilan Negeri Kudus.

Saat di Pengadilan Negeri Kudus (10/03), Sururi menyampaikan bahwa, ia sengaja membuat gugatan karena peduli dengan lingkungan dan masyarakat di dukuh Tanggulangin, khususnya di Rt 4 Rw 3, yang terkena dampak pencemaran yang diduga dari limbah perusahaan PT. PURA. Dia menyakini bahwa ada keteledoran dari perusahaan yang mengakibatkan pencemaran ke warga di wilayah tersebut.

Baca Juga   Pemaksaan siswi nonmuslim pakai jilbab di sekolah harus dihentikan

Menurutnya, sesuai dengan undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup didalamnya mengatur tentang hal pencemaran lingkungan hingga sanksi dan kewajiban ganti rugi yang menimbulkan kerugian orang lain.

Selain ke PT PURA, ajuan gugatan Sururi juga kepada Pemerintah Kabupaten Kudus, yang diduga tidak melaksanakan pengawasan secara kontiyu terhadap pengolahan limbah di PT PURA.

Sururi menunjukkan berkas gugatannya

“tuntutan saya bagaimana perusahaan dapat memberi ganti rugi ke warga Tanggulangin dengan besaran 50jt/kk dan kepada pemkab Kudus agar menghentikan operasional perusahan tersebut sementara sambil menganalisa pengolahan limbah di PT PURA”, ucapnya.

Hanya saja pengajuan gugatannya ini dikembalikan petugas PN Kudus, untuk dilengkapi dan diajukan sesuai dengan SOP di PN, yakni secara Online. “saya akan perbaiki sesuai petunjuk petugas PN dan saya akan melengkapi salah satunya dokumentasi melalui CD dan bukti-bukti lainnya, dalam waktu singkat akan kami ajukan Kembali ke PN”, Ujar Sururi.

Baca Juga   Vaksinasi covid-19 Kudus mulai Senin, 25 Januari 2021: Plt Bupati yang Pertama

Sururi berharap kedepan ada perbaikan sebagaimana amanat perundangan, karena hidup sehat serta lingkungan sehat dan baik adalah hak konstisional warga sebagaimana telah tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28. (Tris)

Tinggalkan Balasan