Sama partai plat merah, Presiden hari ini divaksin covid-19, Ribka tolak keras

CENTININEWS.CO.ID, – Polemik vaksin covid-19 Sinovac yang sedari awal kerap diragukan akhirnya membuat Presiden Joko Widodo memilih menjadi orang pertama yang divaksin hari ini, Rabu (13/01/2021). Presiden dan sejumlah tokoh, influencer melakukan vaksinasi covid-19 di Isatana Kepresidenan.

Namun beda Presiden Jokowi, beda juga dengan anggota DPR Komisi IX dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ribka Tjiptaning. Meski sama-sama dari partai berplat merah yakni PDI-P Perjuangan, Ribka menolak keras adanya vaksinasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia.

Dia membuat pernyataan kontroversial dalam rapat kerja Komisi IX pada Selasa (12/1). Dihadapan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPOM Penny Lukito, dan Direktur PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir, Ribka tegas menolak untuk divaksin covid-19. Dia mengaku memilih membayar denda ketimbang disuntik vaksin covid-19.

Baca Juga   Syarief Minta Pemerintah Mencontoh Keteladanan Prajurit TNI

“Kedua, kalau persoalan vaksin saya tetap tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 tahun nih. Misalnya hidup di DKI Jakarta semua anak cucu saya dapat sanksi Rp5 juta mending saya bayar,” ujarnya dalam rapat tersebut.

Ribka menunjukkan keraguan dengan vaksin covid-19. Dia menyebut berkaca dari pengalaman pemberian sejumlah vaksin lainnya, yang justru membuat orang lumpuh hingga meninggal dunia. 

Misalnya, vaksin antipolio membuat sejumlah orang lumpuh di Sukabumi dan vaksin kaki gajah di Majalaya menyebabkan 12 orang meninggal dunia.

“Saya yang pertama bilang saya yang pertama menolak vaksin. Kalau dipaksa pelanggaran HAM tidak boleh memaksa begitu,” imbuhnya.

Selain menolak vaksinasi covid-19, Ribka juga mengisyaratkan adanya bisnis di fasilitas kesehatan dalam pandemi yang melanda Indonesia saat ini.

Baca Juga   Presiden Jokowi Umumkan Reshuffle Menteri, Risma Tempati Kursi Mensos

Dia berpesan kepada Menkes agar fasilitas dan pelayanan kesehatan, khususnya berkaitan dengan covid-19 tidak dijadikan ajang bisnis. Ia mengaku khawatir komersialisasi ini terus berlanjut ke fasilitas dan layanan kesehatan lain, seperti vaksin covid-19, APD, obat, dan sebagainya.

“Saya cuma ingatkan kepada menteri negara tidak boleh bisnis dengan rakyat, tidak boleh. Mau alasan apa saja tidak boleh, saya nanti yang paling kencang permasalahkan itu,” katanya. (*/ap)

Artikel ini tayang di cnn Indonesia, telah diubah sepelunya

Tinggalkan Balasan