Kepala Satpol PP Semarang Resmi Dilaporkan Polda Jateng, IKADIN Koordinasi KPK terkait Hak Kepemilikan Tanah BKM

Centininews – Semarang, Ikatan Advokat Indonesia Jateng resmi melaporkan kepala Satpol PP Semarang, Fajar dengan sekolompok oknum Preman di Polda Jawa Tengah. Dalam laporannya korban Sugiyono, melampirkan bukti visum, pakaian serta video penganiayaan saat penggusuran di Cebolok Kecamatan Gayamsari 22/2/2021.
Menurut korban yang didampingi Sekjen DPC Ikadin Lukman Muhajir, kedatangannya di Polda terkait penganiayaan yang diduga oleh sekolompok orang tak dikenal dengan petugas satpol PP.

Selain itu korban bersama Ikadin Jateng tengah mendata warga atas pengroyokan dan pemukulan terhadap warga.
Ketua IKADIN Jateng H Rangkay Margana menegaskan jika Ikadin Jateng sedang mendata para korban atas penganiayaan oleh petugas Satpol PP Semarang serta sekolompok preman. Para korban ( warga) sudah melakukan Visum tinggal melapirkan bukti bukti lainnya yang nantinya akan dilaporkan ke Polrestabes Semarang dan Polsek Gayamsari.

Baca Juga   Nahas, tukang las tewas usai tersengat listrik saat buat jemuran berbahan galvalum


“ Kita sedang mendata para warga yang menjadi korban kebringasan petugas satpol PP dan segerombolan oknum preman untuk dilaporkan di Polrestabes Semarang dan Polsek Gayamsari,’’ujarnya
Kepada wartawan, Rangkai menambahkan jika nanti ada gugatan perdata yakni perbuatan melawan Hukum kepada Satpol PP atas tindakan arogansinya kepada warga Cebolok. Pasalnya, penggusuran tersebut hanya berdasarkan laporan yang mengatasnamakan pemilik ke Dinas tata Ruang.
“ Tanah yang ditempati warga apakah milik pemerintah Kota Semarang atau perseorangan. Apakah ada petugas dari panitera juru sita atau putusan pengadilan yang dibacakan di tanah sengketa tersebut. Kenapa mereka berani melakukan penggusuran tanpa ada putusan pengadila,” tandasnya


Humas IKADIN Jawa Tengah menambahkan, justru sengketa tanah di Cebolok semakin menarik. Dirinya sedang mengumpulkan data atas kepemilik awal dari Bondo Kesejahteraan Masjid ( BKM) berubah menjadi kepemilikan perseorang.
“ Sudah ada titik terang, kenapa tanah yang seharusnya milik BKM yang tentunya untuk kesejahteraan masjid bisa berubah hak kepemilikan perseorang. Kalau tukar guling tentunya tidak semudah dalam kepengurusan,’’jelasnya.

Baca Juga   Kebakaran di indekos Kartasura telan tiga korban


Ditambahkan Dio, Ikadin sedang melakukan konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait ada dugaan mafia tanah yang diduga ikut terlibat dalam penjualan tanah tersebut
“ Kami sudah menghubungi salah satu wakil ketua KPK untuk melengkapi data tersebut yang nantinya akan dilaporkan ke KPK,’’jealsnya (Mended)

Tinggalkan Balasan