‘Ijon’ Proyek Aspirasi, Tolak Kontraktor Nakal

CENTININEWS, KUDUS – Penggunaan dana aspirasi anggota Dewan kerap diwujudkan melalui pengadaan proyek pembangunan fisik di dapilnya masing-masing. Begitu juga di Kabupaten Kudus.

Ada masyarakat yang mendukung, namun juga tidak sedikit masyarakat yang beranggapan jika proyek aspirasi hanya menjadi ajang ‘bancakan’ dari oknum anggota Dewan yang nakal.

Menanggapi keberadaan proyek aspirasi anggota DPRD Kudus, pegiat LSM Kudus Sururi Mujib menyampaikan pandangannya.

Menurutnya selama proyek aspirasi diadakan untuk kepentingan masyarakat maka tergolong bagus. Namun persoalan muncul jika proyek aspirasi diadakan tanpa melihat kebutuhan masyarakat.

Apalagi jika proyek aspirasi sudah ditentukan sebelumnya, bahkan proses lelang proyek telah diatur dan diberikan pada kontraktor pilihan oknum anggota dewan.

Baca Juga   Ganjar Minta Tenang Tanggapi Isu PHK Setelah Penetapan Upah Minimum Jateng

“Proyek aspirasi dewan yang telah ditentukan judul sekaligus kontraktornya, diduga ada transaksional baik janji maupun upeti”, ungkap Sururi melalui pesan singkat Kamis, 12 November 2020.

Dia mengungkap adanya informasi di masyarakat bahwa proyek aspirasi yang muncul bukan kebutuhan riil masyarakat, justru proyek itu diadakan tidak lain untuk kepentingan oknum anggota dewan itu sendiri.

Bahkan dalam pengerjaan proyek diduga diberikan pada orang-orang terdekat dari oknum anggota Dewan. Baik itu lelang proyek maupun bantuan hibah.

“Tidak jarang ada sekolah yang masih layak sengaja direhab bahkan dibangun pagarnya. Ada pula jalan yang masih bagus malah dibeton,” jelasnya.

Pihaknya berharap dewan memiliki kesadaran moral dalam menjalankan amanat rakyat. Proyek aspirasi harus berdasarkan prioritas dan kebutuhan riil masyarakat.

Baca Juga   Rapat Pleno Pengurus Koni Kabupaten Kudus, Dinyatakan Gagal Untuk Gulingkan Antoni Alfin

Terhadap perilaku menyimpang oknum anggota dewan, dia meminta pihak eksekutif berani menolak proyek yang tidak berdasarkan prioritas kepentingan rakyat.

“Pihak eksekutif harus berani menolak kontraktor nakal yang suka ngijon proyek. Oknum dewan yang menyalahgunakan anggaran aspirasi segera diborgol,” jawabnya. (mul/ap)

Tinggalkan Balasan